BANDUNG, Kanal Berita – Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) menyoroti pernyataan kontroversial Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kata “ndasmu” saat menanggapi kritik terhadap kebijakannya. Ulama menilai ucapan tersebut tidak mencerminkan adab seorang pemimpin negara dan menunjukkan sikap y ang kurang dewasa dalam menerima kritik.
Kontroversi bermula dari pidato politik Prabowo Subianto pada acara peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/02/205) yang lalu. Dalam pidatonya, Presiden yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyindir para pengritiknya dengan mengucapkan kata “ndasmu” disertai mimik wajah mengejek. Ironisnya, ucapan tersebut malah disambut gelak tawa oleh para pejabat yang hadir.
Kata “ndasmu” yang berasal dari bahasa Jawa dan memiliki konotasi kasar itu dilontarkan Prabowo ketika membahas tiga isu: pembentukan kabinet, program makan bergizi gratis, dan kedekatannya dengan mantan presiden Joko Widodo.
Ketua FUUI, KH Athian Ali M Dai, angkat bicara menanggapi insiden tersebut. Menurut beliau, kritik seharusnya direspons dengan sikap bijaksana, bukan dengan kalimat yang sangat tidak pantas bernada emosional.
“Dalam ungkapan Bahasa Jawa, perkataan ‘Ndasmu’ sebagai balasan yang kasar dan emosional yang tidak layak diucapkan oleh seorang pemimpin. Apalagi hal tersebut diungkapkan dalam sebuah forum terhormat disaksikan para pejabat yang hadir dan mungkin sebagian rakyatnya,” tegas KH Athian di kantor FUUI akhir pekan lalu.
Dalam pandangan KH Athian, seorang negarawan sejati justru perlu mengapresiasi kritik dari rakyatnya. Kritik, menurutnya, adalah bentuk kepedulian warga negara terhadap jalannya pemerintahan.
“Kritikan itu selayaknya diterima dulu, kemudian diteliti atau dipelajari apakah kritikan itu benar atau salah. Kalau kritikan itu benar,dimana yang salah adalah kebijakan yang telah dibuat maka pemimpin tinggal meminta maaf kemudian memperbaikinya” jelas KH Athian.
Beliau melanjutkan, “Sebaliknya, jika kritikan itu tidak benar, dimana kebijakan sudah tepat dan baik maka tinggal dijelaskan saja. Kritikan yang dijawab atau ditanggapi dengan pernyataan ‘Ndasmu’ mencerminkan seorang pemimpin yang reaktif negatif dan emosional.”
KH Athian menekankan bahwa sikap para pemimpin yang defensif terhadap kritik hanya akan memperburuk situasi. Alih-alih mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi rakyat, pemimpin justru terkesan menyalahkan rakyat yang menyampaikan keluhan.
“Rakyat malah diancam, dikrimininalisasi bahkan diragukan sikap nasionalismenya. Wajar kiranya jika ada diantara masyarakat yang beranggapan jika sikap pemimpin seperti itu hanya mencerminkan seakan-akan negara ini dikelola atas kehendak pribadi atau kelompok, bukan berdasar amanat undang-undang,” kata KH Athian.
Mengingat Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, KH Athian mengingatkan tentang teladan kepemimpinan dalam sejarah Islam. Beliau mengisahkan bagaimana para khalifah terdahulu justru terbuka terhadap kritik dan menganggapnya sebagai bagian penting dalam memperbaiki kualitas kepemimpinan.
“Dalam sebuah Atsar diriwayatkan, ketika Abu Bakr Ash Siddiq.Ra, resmi diangkat menjadi khalifah, beliau langsung menuju mimbar dan mengucapkan pidato pertamanya, yang diantaranya beliau menyatakan : ” Wahai saudara-saudaraku, kini saya pemimpin atas kalian, tapi itu sama sekali tidak berarti saya lebih baik dari kalian. Karenanya, jika nanti saya menjalankan amanah ini dengan benar, maka dukunglah saya. Sebaliknya jika saya berbuat tidak benar, menyalahi amanah ini, maka tegurlah saya ..” Ketika pidato yang nyaris sama diucapkan oleh penggantinya Umar bin Khattab, Ra, tiba-tiba berdiri sekelompok pemuda, lalu mereka menyatakan: ” Wahai Umar, jika,engkau nanti mengkhianati amanah ini, niscaya kami akan menegur anda dengan pedang-pedang ini..” Umar yang terkenal keras sikapnya tersebut tiba-tiba mengulurkan tangannya seraya berkata ” Alhamdulillah telah ada sekelompok pemuda yang siap menegur Umar dengan pedang-pedang mereka jika Umar mengkhianati amanah ini, ungkap KH Athian mengisahkan”
Menurut KH Athian, Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim seharusnya memiliki pemimpin yang bisa mencontoh sifat-sifat terpuji dari Rasulullah SAW dan para khalifah seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib R ‘anhum. Pemimpin dengan akhlak dan karakter yang mulia seperti mereka, pasti akan membawa kemajuan bagi bangsa dan negara.
Kritik KH Athian tidak hanya tertuju pada kepala negara dan para pejabat pemerintah. Beliau juga menyoroti peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya menjadi penyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah.
“Demikian juga para anggota DPR yang sering disebut sebagai wakil rakyat harus betul-betul mewakili dan menyampaikan aspirasi rakyatnya termasuk mengingatkan presiden dan pejabat negara yang kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Bukan malah sebaliknya, hanya menjadi stempel atau pendudukung pemerintah padahal jelas-jelas-jelas kebijakan pemerintah tidak pro rakyat,” pungkas KH Athian.
Di tengah berbagai tantangan ekonomi, politik, dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia, komunikasi yang positif dan konstruktif antara pemimpin dan rakyat dianggap krusial untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Kemampuan seorang pemimpin dalam menerima kritik juga dipandang sebagai kunci dalam membangun pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Melalui kritik ini, FUUI berharap para pemangku kepentingan, terutama pemimpin negara, dapat melakukan introspeksi dan memperbaiki cara berkomunikasi dengan publik.
Kontroversi seputar penggunaan kata “ndasmu” oleh Presiden Prabowo ini menambah daftar panjang perdebatan mengenai etika komunikasi politik di Indonesia. Sebagai seorang presiden yang baru dilantik, Prabowo diharapkan dapat memenuhi ekspektasi publik untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan santun dalam bertutur kata, khususnya saat menanggapi kritik dari masyarakat.
FUUI memandang bahwa kritik konstruktif dari masyarakat seharusnya menjadi masukan berharga bagi pemerintah untuk terus memperbaiki kebijakan dan program yang sudah dicanangkan. Dengan demikian, tercipta lingkungan politik yang sehat di mana kritik dan dialog dapat berlangsung secara bermartabat tanpa harus menggunakan kata-kata yang menyinggung atau merendahkan.
Keterbukaan terhadap kritik juga menjadi indikator kematangan demokrasi di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia diharapkan terus mengedepankan nilai-nilai dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, bukan dengan kecaman atau sikap defensif yang kontraproduktif.
