JAKARTA, Kanal Berita – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah mendapat sorotan dari Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Lembaga internasional tersebut memproyeksikan adanya potensi pembengkakan anggaran hingga US$ 30 miliar atau setara dengan kenaikan 14% dari alokasi awal.
Dalam publikasi terbaru mereka bertajuk Survei Ekonomi OECD Indonesia edisi November 2024, organisasi tersebut menggarisbawahi sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi program ini, terutama dari sisi logistik dan pendanaan. Meski memberikan apresiasi terhadap inisiatif tersebut, OECD menyoroti beberapa kendala krusial seperti keterbatasan produksi susu nasional dan kompleksitas distribusi makanan ke seluruh wilayah kepulauan Indonesia.
“Program ini akan dilaksanakan secara bertahap dan biayanya diperkirakan mencapai US$ 4,3 miliar dalam anggaran tahun 2025, kemungkinan meningkat hingga US$ 30 miliar, atau 14% dari anggaran pemerintah,” demikian dikutip dari laporan OECD.
Dengan anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, proyeksi pembengkakan 14% tersebut berarti pemerintah harus menyiapkan tambahan dana sekitar Rp 9,94 triliun. Angka yang tidak sedikit ini mendorong OECD untuk menyarankan pendekatan yang lebih fleksibel dan terukur dalam implementasi program.
OECD mengajukan India sebagai contoh keberhasilan dalam mengelola program serupa. Negara Asia Selatan tersebut berhasil mengoperasikan program makan siang gratis untuk 118 juta siswa di 1,12 juta sekolah pada tahun 2021. Kunci keberhasilan India terletak pada pendekatan desentralisasi, di mana pelaksanaan program diserahkan kepada pemerintah daerah dengan dukungan dan subsidi dari pemerintah pusat.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan strategi implementasi program MBG di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan standar biaya sebesar Rp 15.000 per anak dalam APBN, namun angka ini akan disesuaikan dengan kondisi dan variasi harga bahan pangan di masing-masing daerah.
“Hitungan APBN itu adalah Rp 15.000 per anak, tapi nanti kan fleksibel tergantung setiap harga makanan di daerah,” ujar Dadan saat ditemui di Istana Kepresidenan seperti dilansir CNBC Indonesia, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Sistem pengelolaan anggaran yang dirancang juga mengedepankan prinsip pemerataan. Daerah-daerah yang memiliki standar biaya makan di bawah Rp 15.000 per anak akan dapat mengalihkan sisa anggarannya untuk membantu daerah lain yang membutuhkan biaya lebih besar.
Untuk memastikan kualitas dan efisiensi program, Dadan menekankan bahwa program ini akan menghindari penggunaan makanan siap saji. Sebaliknya, fokus akan diberikan pada pembelian bahan baku yang akan diolah sesuai dengan menu harian yang telah dirancang oleh ahli gizi.
Tantangan implementasi program MBG mencerminkan kompleksitas pembangunan di negara kepulauan seperti Indonesia. Keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengelola aspek logistik, mengoptimalkan sumber daya lokal, dan memastikan efisiensi penggunaan anggaran. Pembelajaran dari keberhasilan India dalam menjalankan program serupa dapat menjadi referensi berharga bagi Indonesia dalam menyempurnakan strategi pelaksanaan program ini.
Dengan berbagai tantangan yang ada, fleksibilitas dalam implementasi dan koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan program MBG dalam mencapai tujuannya untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia.
