JAKARTA, KANAL BERITA – NH Korindo Sekuritas memperingatkan bahwa tren deflasi yang berkelanjutan menimbulkan kekhawatiran serius bagi perekonomian Indonesia. Fenomena ini mengindikasikan bahwa masyarakat pekerja memiliki pendapatan yang terbatas untuk dibelanjakan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan tingkat inflasi tahunan sebesar 1,84 persen untuk September, menurun dari 2,12 persen pada Agustus. Deflasi sebesar 0,12 persen pada September menandai bulan kelima berturut-turut terjadinya deflasi sejak Mei 2024.
“Para ekonom meyakini bahwa situasi ini dapat menghambat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia untuk mempertahankan tingkat pertumbuhan 5 persen jika hanya mengandalkan belanja konsumen,” ungkap NH Korindo Sekuritas dalam laporannya.
Tantangan bagi Pemerintahan Baru
Menanggapi tantangan ekonomi ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka didesak untuk segera mengambil tindakan setelah menjabat. Langkah-langkah yang disarankan meliputi tiga hal, yakni pemberian insentif, penyelenggaraan operasi pasar untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan mengevaluasi kembali kebijakan terkait investasi hilir di sektor padat modal yang dianggap memiliki dampak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.
Penyebab dan Dampak
Deflasi berkelanjutan dan Purchasing Managers’ Index (PMI) yang menyusut dikaitkan dengan penurunan kelas menengah pada tahun 2024, diikuti oleh peningkatan jumlah masyarakat miskin. Kelas menengah berperan krusial dalam mendorong aktivitas ekonomi domestik.
Sutrisno Iwantono, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), menyatakan bahwa tren ini menunjukkan adanya peningkatan konsentrasi dalam sektor industri Indonesia. “Ini berarti entitas yang lebih besar semakin besar, yang lebih kecil semakin berkurang, dan kelas menengah menurun,” ujar Sutrisno dalam sebuah wawancara dengan media.
Situasi ini berdampak negatif pada pendapatan pemerintah, terutama mengingat kelas menengah adalah kontributor terbesar pendapatan pajak. Dengan menyusutnya kelas menengah, rasio pajak Indonesia yang sudah rendah menghadapi tekanan lebih lanjut.
Solusi yang Diusulkan
Untuk mengatasi kesenjangan ini, Sutrisno mengadvokasi setidaknya tiga poin yaitu pengurangan konsentrasi dalam sektor manufaktur, peningkatan jumlah perusahaan menengah dan mempersempit kesenjangan ekonomi antar daerah, terutama antara Jawa dan pulau-pulau luar.
“Dengan melakukan ini, kita dapat merevitalisasi ekonomi dan mendorong pertumbuhan yang lebih baik bagi kelas menengah, berfokus tidak hanya pada populasi kelas menengah tetapi juga pada pelaku ekonomi kelas menengah,” tambahnya.
Data Statistik
Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), per Maret 2024, kelas menengah Indonesia terdiri dari 47,85 juta orang (17,13%), di mana 137,50 juta orang (49,22%) berada di ambang memasuki kelas menengah. Kelas menengah ini mencapai total 66,35% dari populasi.
Dalam lima tahun terakhir, proporsi pekerja kelas menengah formal sedikit menurun dari 61,71% pada 2019 menjadi 59,36% pada 2024. Saat ini, kelas menengah dan mereka yang sedang bertransisi menyumbang 81,49% dari konsumsi nasional.
