JAKARTA, Kanal Berita – Kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menuai berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Inpres yang menginstruksikan penghematan anggaran sebesar Rp 306,6 triliun ini mendapat sorotan khusus dari Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI).
KH. Athian Ali M. Dai, selaku Ketua FUUI, mengapresiasi langkah penghematan tersebut dari perspektif keagamaan. Beliau menegaskan bahwa berhemat merupakan anjuran dalam ajaran Islam, sementara pemborosan justru dicela.
“Sebagai muslim kita dilarang hidup boros. Dalam Al Quran surat Al Isra ayat 27 Allah Swt menegaskan baha ‘Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Rabbnya’,” ungkap KH. Athian.
Namun, implementasi kebijakan efisiensi ini tampaknya tidak merata di seluruh lini pemerintahan. Beberapa kementerian mengalami pemangkasan anggaran, sementara yang lain justru mendapat tambahan melalui pengangkatan staf khusus (stafsus). Ketidakseimbangan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi kebijakan efisiensi yang dicanangkan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu faktor pendorong kebijakan efisiensi ini. Program yang membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun per tahun ini merupakan implementasi janji kampanye Prabowo-Gibran. Meski pemerintah telah mengalokasikan Rp71 triliun untuk tahun ini, jumlah tersebut diperkirakan hanya mencukupi hingga pertengahan 2025.
KH. Athian mengkritisi fenomena janji kampanye yang menurutnya kurang realistis. “Sebagai seorang muslim tentu hal demikian adalah perbuatan atau akhlak tercela. Seorang muslim tidak akan mudah membuat dan mengumbar janji jika dirasa sulit, atau tidak mampu dilaksanakan. Sebab salah satu sifat atau tanda orang yang munafik adalah suka ingkar janji. Tentu sebuah bencana jika seseorang apalagi dia muslim kemudian dicap sebagai orang munafik,” jelasnya.
Dampak dari kebijakan efisiensi ini mulai terlihat dengan terjadinya gelombang PHK di berbagai sektor, baik instansi pemerintah maupun swasta. Ironi yang muncul di masyarakat tercermin dalam ungkapan “anaknya dapat Makan bergizi gratis tetapi orangtuanya di PHK”. Lebih jauh lagi, situasi ini berpotensi menyebabkan anak-anak putus sekolah karena ketidakmampuan orangtua membiayai pendidikan.
Dalam pandangan FUUI, komposisi Kabinet Merah Putih yang dinilai terlalu gemuk menjadi salah satu akar masalah. Dengan total 48 menteri, 5 kepala badan, dan 56 wakil menteri, struktur kabinet ini membutuhkan anggaran yang sangat besar. Diperkirakan hanya untuk gaji saja memerlukan tambahan sekitar Rp1,93 triliun untuk lima tahun ke depan, belum termasuk biaya operasional lainnya.
KH. Athian membandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki struktur pemerintahan lebih ramping. “Jika dibandingkan dengan Amerika yang jumlah penduduknya sekira 345 juta maka hanya punya sekira 15 kementerian dan setingkatnya. Kemudian jika dibandingkan dengan negara China yang jumlah penduduknya sekira 1,4 milyar dan hanya memiliki 26 kementerian dan yang setingkatnya. Ini tentu perbandingan yang patut untuk dicermati dan dipertimbangkan kedepannya.”
Kompetensi para pejabat yang ditunjuk juga menjadi sorotan. Pengangkatan menteri, wakil menteri, dan staf khusus yang didominasi oleh unsur partai koalisi, tim sukses, dan simpatisan menimbulkan pertanyaan tentang profesionalisme dalam pemerintahan. Terlebih lagi, adanya indikasi campur tangan presiden sebelumnya dalam pembentukan kabinet semakin menambah kompleksitas permasalahan.
Sebagai solusi, FUUI mengusulkan beberapa langkah strategis. Pertama, perampingan kabinet yang signifikan untuk menghemat anggaran. Kedua, peninjauan ulang Proyek Strategi Nasional (PSN), terutama proyek fisik yang belum mendesak seperti Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kepentingan dan kebutuhan rakyat harus didahulukan dibanding ambisi pribadi, politik atau kelompok harus dikesampingkan dulu. Sebab ketika presiden itu terpilih maka dia tidak lagi mewakili partai atau kelompok melain wakil seluruh Masyarakat dan harus berkomitmen untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sehingga sesuai dengan Al 9Quran surat Al Quraisy ayat 4 bahwa seorang pemimpin itu harus bisa menjamin rakyatnya tidak kehausan dan kelaparan serta rasa takut atau pesimis akan hidupnya dan masa depannya,” tegas KH. Athian.
FUUI juga menekankan pentingnya peran DPR dalam mengawasi dan memperjuangkan kepentingan rakyat. “Harapan lainnya adalah peran dan fungsi dari DPR harus betul-betul mewakili kepentingan rakyat sesuai namanya. Mereka yang langsung dipilih oleh rakyat maka harus memperjuangan rakyat Indonesia, bukan lagi memperjuangkan kepentingan partai apalagi kepentingan pribadi,” pungkasnya.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menjadi momentum kritis yang memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur pemerintahan. Keseimbangan antara implementasi janji kampanye, efisiensi anggaran, dan kesejahteraan rakyat menjadi tantangan besar yang harus dihadapi Kabinet Merah Putih. Tanpa adanya solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, dikhawatirkan dampak negatif dari kebijakan ini akan semakin meluas dan memberatkan masyarakat.
