HeadlineKesehatan

KH Athian Ali: Kebijakan Vasektomi Gubernur Dedi Mulyadi Bertentangan dengan Syariat Islam

91
×

KH Athian Ali: Kebijakan Vasektomi Gubernur Dedi Mulyadi Bertentangan dengan Syariat Islam

Sebarkan artikel ini
Athian Ali
Ketua Forum Ulama Umat Indonesia (FUUI) , KH Athian Ali ( foto: istimewa)

BANDUNG , Kanal Berita — Ketua Umum Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI), KH Athian Ali M. Dai, mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mewajibkan pria menjalani prosedur vasektomi sebagai syarat untuk menerima bantuan sosial dari pemerintah daerah.

 

“Kebijakan ini jelas bertentangan dengan syariat Islam,” tegas KH Athian dilansir dari republika, (30/4/2025).

 

Menurut KH Athian, dalam ajaran Islam, tindakan sterilisasi permanen seperti vasektomi hanya diperbolehkan jika terdapat alasan medis yang sangat mendesak dan tidak tersedia alternatif lain.

 

“Misalnya, dalam kondisi seorang wanita yang menurut keterangan medis tidak boleh lagi hamil, dan metode kontrasepsi lain tetap memungkinkan kehamilan, maka sterilisasi diperbolehkan. Di luar kondisi tersebut, tindakan ini adalah haram,” jelasnya.

 

Kebijakan tersebut memicu polemik publik setelah video penjelasannya beredar luas melalui media sosial dan aplikasi pesan instan. Dalam video itu disebutkan bahwa kepala keluarga pria yang ingin memperoleh bantuan sembako dan tunjangan bagi keluarga miskin diwajibkan mengikuti program vasektomi yang diselenggarakan pemerintah provinsi.

 

KH Athian menilai kebijakan ini tidak manusiawi serta bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

 

“Bantuan sosial merupakan hak masyarakat miskin. Memberikan bantuan dengan syarat yang melanggar syariat adalah bentuk penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, anak merupakan karunia dan amanah dari Allah Swt. “Anak adalah rezeki, bukan beban. Allah sendiri yang menjamin rezekinya,” tambahnya.

 

Menanggapi hal tersebut, KH Athian menyerukan agar kebijakan ini segera dievaluasi dan ditinjau ulang. Ia juga menyarankan agar Gubernur melibatkan para ulama dalam proses perumusan kebijakan, khususnya yang berkaitan langsung dengan nilai-nilai agama dan moral masyarakat.

“Pemerintah daerah seharusnya bertindak dalam koridor syariat. Islam sangat mendukung kesejahteraan umat, namun bukan dengan mengorbankan fitrah dan prinsip agama,” tutupnya.

Example 300x600
Khutbah Jumat
Headline

Potret ketidakjujuran bangsa ini memuncak dalam kasus korupsi yang seolah menjadi praktik yang tidak   lagi dianggap tabu. Tak heran bila kondisi Indonesia saat ini termasuk dalam kategori pengindap penyakit kronis dengan tingkat korupsinya sangat tinggi.

Kesehatan

Setiap tahun negara-negara di seluruh dunia memperingati Pekan Imunisasi Dunia (PID) pada minggu terakhir bulan April lalu. Tema global PID 2025 adalah “Immunization for All is Humanly Possible”, sementara Indonesia mengangkat tema “Lengkapi Imunisasi untuk Generasi Sehat Menuju Indonesia Emas.”