HeadlineNasional

Pemerintah Targetkan 100 Juta Penerima Bansos Terdaftar di GovTech November Mendatang

×

Pemerintah Targetkan 100 Juta Penerima Bansos Terdaftar di GovTech November Mendatang

Sebarkan artikel ini
Ilustrasi bansos

KANALBERITA.COM – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan lebih dari 100 juta penerima bantuan sosial terdaftar dalam sistem Government Technology (GovTech) pada 10 November 2026 mendatang. Upaya digitalisasi layanan pemerintah ini akan dipimpin secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto demi menciptakan distribusi bantuan yang lebih tepat sasaran.

Luhut menjelaskan bahwa saat ini sebanyak 60 juta masyarakat yang memenuhi kriteria penerima manfaat telah berhasil dimasukkan ke dalam basis data digital tersebut. Pemerintah berkomitmen penuh untuk merampungkan pemetaan seluruh penduduk yang berhak menerima bantuan sosial di seluruh wilayah Indonesia sebelum tahun 2026 berakhir.

Sistem GovTech dirancang sebagai ekosistem terpadu yang menggabungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga ke dalam satu pintu. Penggunaan teknologi ini diyakini mampu meminimalkan celah penyimpangan sekaligus meningkatkan efisiensi birokrasi dalam penyaluran dana bantuan negara.

BACA JUGA  Terungkap! 600 Ribu Penerima Bansos Diduga Terjerat Judi Online, Kabupaten Bogor Paling Banyak

“GovTech rencananya di-roll out secara nasional oleh Presiden pada 10 November dan kami menargetkan saat peluncuran nanti sudah lebih dari 100 juta masyarakat yang terdaftar,” ujar Luhut di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Manfaat Integrasi Data Nasional

Implementasi sistem ini ditujukan untuk memangkas potensi korupsi melalui transparansi data yang lebih ketat. Dengan menyatukan seluruh basis data pemerintah, pemerintah mengharapkan adanya keadilan distribusi bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial di tanah air.

“Kami berharap pada akhir tahun ini seluruh penduduk yang qualified menerima bansos sudah terintegrasi, sehingga menciptakan keadilan distribusi,” tutur Luhut .

Selain mempercepat proses verifikasi, integrasi ini juga menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengelola anggaran negara secara lebih efektif. Luhut menegaskan bahwa sistem terpadu ini akan menjadi fondasi utama dalam tata kelola pelayanan publik berbasis digital di masa depan.

BACA JUGA  Bantuan Sosial PKH dan Sembako Mulai Disalurkan Februari 2026

“GovTech akan memangkas potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan mengintegrasikan seluruh data pemerintah,” tutup Luhut.

Example 300x600