KANALBERITA.COM — Masa depan dinasti politik Jokowi kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keabsahan syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden. Pengamat politik Selamat Ginting menilai perkembangan tersebut dapat menjadi titik penting bagi keberlanjutan pengaruh politik keluarga Joko Widodo.
MK pada September 2026 menerima dan memeriksa permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang salah satu pokok permohonannya mempersoalkan syarat pendidikan Gibran. Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Para pemohon bahkan meminta MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden dan membatalkan pelantikannya. Namun, permohonan tersebut masih berada dalam proses persidangan sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat dipastikan.
Bagi Selamat Ginting, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut posisi Gibran sebagai Wakil Presiden. Lebih jauh, perkembangan itu dapat berpengaruh terhadap peta kekuatan politik keluarga Jokowi setelah berakhirnya masa kepresidenan Jokowi.
“Dalam kasus Gibran, benar-benar seperti situasi yang sangat genting bagi keluarga Jokowi,” ujar Selamat Ginting dalam sebuah acara diskusi di Jakarta belum lama ini.
Menurut dia, Jokowi masih perlu diperhitungkan dalam membaca konstelasi politik nasional, tetapi bukan semata-mata karena posisi personalnya. Faktor yang lebih penting adalah apakah jaringan politik yang dibangun selama masa pemerintahannya masih memiliki pengaruh.
“Jika Jokowi masih memiliki jaringan elit, termasuk jaringan di dalam pemerintahan, partai politik, ekonomi, atau bahkan beberapa elit keamanan, baik di TNI maupun Kepolisian Nasional, maka jaringan-jaringan tersebut adalah variabel yang perlu dipertimbangkan,” katanya.
Gibran Jadi Titik Penting Dinasti Politik Jokowi
Keluarga Jokowi memang telah menjadi bagian penting dalam peta politik nasional. Gibran menjabat sebagai Wakil Presiden, sementara Kaesang Pangarep memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sejumlah kajian akademik sebelumnya juga telah membahas fenomena politik keluarga Jokowi dalam konteks politik dinasti, termasuk keterlibatan Gibran dan Bobby Nasution dalam politik elektoral.
Perkembangan politik Gibran karena itu memiliki arti lebih luas bagi keberlanjutan pengaruh keluarga Jokowi. Jika posisi Gibran mengalami perubahan akibat proses hukum, konfigurasi politik keluarga tersebut juga berpotensi mengalami perubahan.
Namun, Selamat mengingatkan bahwa pengaruh politik Jokowi tidak boleh disamakan begitu saja dengan penguasaan terhadap institusi negara.
“Jokowi sendiri bukanlah masalahnya, tetapi jika jaringannya masih kuat, inilah yang perlu kita perhitungkan secara politik,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa menurut Selamat, persoalan utama bukan sekadar apakah Jokowi masih memiliki kekuatan politik secara personal, melainkan sejauh mana jaringan yang terbentuk selama pemerintahannya tetap mampu memengaruhi konstelasi politik setelah ia tidak lagi menjadi presiden.
Nasib Dinasti Politik Jokowi Bergantung pada Jaringan
Sejumlah analisis mengenai politik keluarga Jokowi juga melihat keberlanjutan pengaruh tersebut sebagai sesuatu yang masih terbuka. Channel NewsAsia, misalnya, melaporkan pada Juli 2026 bahwa Jokowi masih berupaya membangun pengaruh politik dan menjaga masa depan politik keluarganya menjelang Pemilu 2029, meski sejauh mana pengaruh tersebut dapat dipertahankan masih menjadi pertanyaan.
Dalam konteks tersebut, posisi Gibran menjadi penting karena ia saat ini berada di pusat kekuasaan nasional. Sementara Kaesang berada di jalur politik kepartaian melalui PSI.
Selamat menilai, dinamika tersebut harus dilihat secara hati-hati. Perubahan konstelasi politik tidak otomatis berarti berakhirnya pengaruh Jokowi, tetapi juga tidak dapat diasumsikan bahwa jaringan politiknya akan tetap kuat seperti ketika ia masih menjadi presiden.
“Mengubah politik Jokowi tidak sama dengan mengendalikan komando TNI,” kata Selamat.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara seseorang yang pernah mendapatkan jabatan atau penugasan pada era Jokowi dengan loyalitas politik pribadi kepada Jokowi.
“Seorang jenderal yang pernah mendapat promosi, penugasan, atau kepercayaan selama pemerintahan Jokowi tidak secara otomatis menjadi loyalis Jokowi,” ujarnya.
Dengan demikian, menurut Selamat, ukuran kekuatan politik Jokowi ke depan bukan semata-mata jumlah tokoh yang pernah berada di lingkarannya. Yang lebih penting adalah apakah jaringan tersebut masih memiliki kemampuan untuk bekerja secara politik setelah terjadi perubahan kekuasaan.
Gibran dan Masa Depan Politik Keluarga Jokowi
Perkara Gibran di MK kini menjadi salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan karena permohonan yang diajukan tidak hanya mempersoalkan syarat pencalonan, tetapi juga meminta konsekuensi terhadap status Gibran sebagai Wakil Presiden apabila dalil pemohon dikabulkan.
Meski demikian, belum ada putusan yang menentukan bahwa Gibran tidak memenuhi syarat atau bahwa jabatan Wakil Presiden akan berubah. Proses hukum masih berjalan dan seluruh konsekuensi politiknya masih bergantung pada putusan lembaga yang berwenang.
Bagi dinasti politik Jokowi, situasi tersebut menjadikan Gibran salah satu titik paling penting dalam perjalanan politik keluarga tersebut.
Pada akhirnya, keberlanjutan pengaruh Jokowi tidak hanya ditentukan oleh posisi formal anggota keluarganya, tetapi juga oleh kemampuan membangun jaringan politik baru, mempertahankan dukungan partai, dan menghadapi perubahan konstelasi nasional menuju Pemilu 2029.
Karena itu, menurut Selamat, persoalan yang harus diamati bukan hanya posisi Jokowi maupun Gibran secara individual, melainkan apakah jaringan politik yang selama ini diasosiasikan dengan Jokowi masih mampu bertahan ketika pusat kekuasaan telah berpindah.
“Jika jaringannya masih kuat, inilah yang perlu kita perhitungkan secara politik,” tegas Selamat.
Wartawan Senior yang masih aktif menulis dan pernah bekerja di sejumlah media seperti Majalah Percikan Iman, Media Official Persib.
