NEW YORK, Kanal Berita – Donald Trump, mantan presiden Amerika Serikat yang kembali mencalonkan diri dalam pemilihan presiden mendatang, mengumumkan rencana kebijakan kontroversial yang akan membatasi pengakuan gender secara resmi menjadi hanya dua jenis kelamin. Pernyataan ini disampaikan dalam sebuah konferensi yang diselenggarakan oleh Turning Point Action di Arizona.
“Di bawah pemerintahan Trump, hal itu akan menjadi kebijakan resmi Pemerintah AS bahwa hanya ada dua jenis kelamin – pria dan wanita. Tidak terdengar terlalu rumit, bukan?” ungkap Trump di hadapan para pendukungnya yang menyambut pernyataan tersebut dengan antusiasme tinggi.
Rencana kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan komunitas LGBTQ+, terutama setelah munculnya laporan dari surat kabar Times yang mengungkapkan adanya rencana lebih lanjut terkait personel militer transgender. Menurut sumber internal militer yang dikutip Times, kebijakan yang direncanakan Trump dapat mengakibatkan pemberhentian massal terhadap semua personel militer transgender, yang diperkirakan akan berdampak pada sekitar 15.000 anggota aktif.
Dukungan terhadap kebijakan pembatasan gender ini juga datang dari tokoh berpengaruh lainnya. Elon Musk, pengusaha teknologi terkemuka yang dikabarkan akan menduduki posisi strategis sebagai kepala Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE) dalam pemerintahan Trump mendatang, menyuarakan pendapat kontroversialnya. Musk mendukung penerapan hukuman maksimal berupa penjara seumur hidup bagi tenaga medis yang terlibat dalam prosedur operasi perubahan jenis kelamin pada pasien di bawah umur.
Rencana kebijakan Trump ini muncul di tengah perdebatan publik yang semakin memanas mengenai isu hak-hak transgender di Amerika Serikat. Sebuah survei komprehensif yang dilakukan oleh Associated Press pada bulan November mengungkapkan adanya polarisasi pendapat di masyarakat Amerika. Hasil survei menunjukkan bahwa 50 persen warga Amerika menganggap dukungan terhadap hak-hak transgender telah melampaui batas yang seharusnya.
Pengumuman ini merupakan bagian dari serangkaian kebijakan konservatif yang dijanjikan Trump dalam kampanye kepresidenannya. Jika terpilih kembali, kebijakan ini diprediksi akan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat Amerika, mulai dari pelayanan publik, sistem pendidikan, hingga pelayanan kesehatan.
Rencana kebijakan ini juga menimbulkan pertanyaan serius tentang masa depan program-program pemerintah yang selama ini memberikan dukungan dan perlindungan terhadap komunitas transgender. Kebijakan yang diusulkan Trump ini berpotensi mengubah secara fundamental cara pemerintah federal menangani isu-isu terkait identitas gender dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan.
Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan kelompok advokasi LGBTQ+ telah menyatakan keprihatinan mendalam atas rencana kebijakan ini. Mereka mengkhawatirkan dampak potensial terhadap kesejahteraan dan keselamatan komunitas transgender, terutama mengingat tingginya angka diskriminasi dan kekerasan yang sudah dihadapi kelompok ini.
Pengumuman Trump ini juga menjadi indikasi semakin kuatnya polarisasi politik di Amerika Serikat terkait isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan identitas gender dan hak-hak kelompok minoritas. Kebijakan yang diusulkan ini diprediksi akan menjadi salah satu isu sentral dalam kampanye pemilihan presiden mendatang, yang berpotensi semakin mempertajam perpecahan antara kubu konservatif dan progresif di Amerika Serikat. (Sumber : Associated Press)
