KANALBERITA.COM – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyatakan bahwa penetapan biaya haji untuk tahun 2027 masih memerlukan proses diskusi lanjutan bersama DPR RI. Kepastian mengenai fluktuasi harga tersebut belum dapat ditentukan hingga proses pembahasan formal selesai dilakukan.
Irfan menjelaskan bahwa pemerintah saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dalam menentukan biaya operasional haji mendatang. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi nilai tukar mata uang, kenaikan harga avtur, serta ketidakpastian situasi ekonomi global.
“Nanti akan dibahas lagi. Kita akan bahas dengan DPR walaupun kita tahu tantangan tahun ini luar biasa, terutama nilai tukar, kemudian kenaikan avtur, kemudian situasi global yang masih belum belum jelas,” kata Irfan saat memberikan keterangan di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Rabu (17/6/2026).
Selain faktor ekonomi global, terdapat pula penyesuaian biaya layanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi. Kebijakan tersebut secara otomatis akan memberikan dampak langsung terhadap komponen biaya haji tahun depan.
Upaya Optimalisasi Kampung Haji
Sebagai langkah strategis, pemerintah saat ini tengah mengupayakan optimalisasi program Kampung Haji guna meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menekan anggaran. Inisiatif ini dipandang sebagai solusi untuk memberikan efisiensi bagi calon jemaah haji.
“Beliau ingin Kampung Haji sebagai bagian upaya untuk peningkatan pelayanan bagi jemaah haji sekaligus untuk biaya, untuk menekan biaya haji,” jelas Irfan lebih lanjut.
Informasi tersebut disampaikan dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Tim Pengawas Haji 2026. Pertemuan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Sjamsurijal, Ketua Komisi VIII Marwan Dasopang, Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
