BANDUNG, Kanal Berita — Ormas Islam Hidayatullah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 di Kota Bandung, Minggu – Senin (1-2/12/2024). Rakernas yang mengangkat tema “Konsolidasi Jati Diri, Organisasi, dan Wawasan, Menuju Terwujudnya Standardisasi, Sentralisasi, dan Integrasi Sistemik” ini dihadiri ratusan peserta dari perwakilan Hidayatullah se-Indonesia.
Dalam sambutannya Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah, Dr. H. Nashirul Haq,Lc. MA menyampaikan bahwa konsolidasi merupakan landasan yang konsisten dalam berbagai agenda organisasi selama periode kepengurusan 2020-2025.
Ia menambahkan fokus Hidayatullah pada konsolidasi menjadi kunci bagi keberhasilan organisasi.
“Konsolidasi jati diri harus menjadi langkah awal. Sebab, jati diri adalah dasar, spirit, dan jiwa dalam menjalankan berbagai program,” tegasnya.
Konsolidasi jati diri ini menurutnya menjadi fondasi utama yang tidak hanya memperkuat identitas, tetapi juga menjadi inspirasi organisasi dalam melaksanakan program yang berbasis ideologi.
Namun, ia mengingatkan, langkah konsolidasi ini tidak berhenti pada aspek jati diri. Nashirul menekankan perlunya konsolidasi organisasi sebagai upaya untuk mengintegrasikan ideologi ke dalam program-program yang operasional dan membumi.
“Agar membumi, perlu konsolidasi organisasi,” ujar Nashirul, seraya menekankan bahwa ideologi yang kokoh harus terhubung dengan mekanisme kerja yang efisien dan terorganisasi.
Selain jati diri dan organisasi, wawasan menjadi dimensi ketiga dalam tema besar Rakernas kali ini. Nashirul mencontohkan keberanian dan inovasi Umar bin Khaththab sebagai refleksi penting bagi kader Hidayatullah.
Acara Raker ini dihadiri perwakilan pejabat Pemprov Jabar, Pemkot Bandung, Kodam III Siliwangi, Polrestabes Bandung dan Polda Jabar. Selain itu nampak hadir sejumlah tokoh,ulama dan perwakilan ormas Islam seperti Dewan Da’wah Jabar,PUI,Wahdah,Al Irsyad,Persis,Muhammadiyah, Ikadi, dll. Prof.Didi Turmudzi selaku Ketua Paguyuban Pasundan, Dr.Ir.Asep Najmudin,MP selaku Rektor UICM, sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara
Profil Organisasi Hidayatullah
Hidayatullah didirikan oleh KH. Abdullah Said (almarhum).
Cikal bakal Hidayatullah dimulai sejak 5 Februari 1973 Masehi/1 Muharram 1393 Hijriyah di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Pada tahun 1976, Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak, Kalimantan Timur diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia Prof. Dr. Mukti Ali. Pesantren seluas 120 hektar ini menjadi pusat kultur Hidayatullah.
Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menganugerahkan Kalpataru kepada pendiri Hidayatullah, KH. Abdullah Said karena beliau dinilai mampu mengubah kawasan kritis di Gunung Tembak menjadi lingkungan pesantren yang hijau dan asri.
Dalam perkembangan selanjutnya, KH. Abdullah Said mengirimkan santri-santrinya berdakwah ke berbagai daerah di seluruh Indonesia, khususnya daerah-daerah pedalaman.
Setelah KH. Abdullah Said wafat tahun 1998, kepemimpinan Hidayatullah dilanjutkan oleh KH. Abdurrahman Muhammad.
Melalui Musyawarah Nasional pertama tanggal 9-13 Juli 2000 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Hidayatullah secara resmi mengubah bentuknya dari organisasi sosial menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) dengan 5 jenjang kepengurusan, yakni nasional/pusat, wilayah/provinsi, daerah/kabupaten-kota, cabang/kecamatan, dan ranting/desa-kelurahan.
Visi Hidayatullah adalah membangun peradaban Islam.
Misi Hidayatullah adalah mencari ridha Allah Ta’ala dengan melakukan upaya:
1. Melahirkan kader-kader yang berkualitas.
2. Membangun komunikasi Islami.
3. Menjalankan kegiatan pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan lain-lain secara profetik dan profesional.
4. Membangun sinergi dengan segenap komponen umat Islam dalam gerakan amar makruf nahi munkar.
5. Berperan secara aktif dalam melaksanakan proses pembaharuan (tajdid) di bidang pemikiran Islam.
6. Mengajak pemerintah dan segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan NKRI yang unggul dan bermartabat.
Saat ini, Pemimpin Umum Hidayatullah diamanahkan kepada KH. Abdurrahman Muhammad. Beliau didampingi oleh Majelis Penasihat dan Dewan Pertimbangan. Selain itu, ada pula lembaga Dewan Mudzakarah dan Dewan Murabbi.
Adapun Dewan Pengurus Pusat (DPP) Hidayatullah saat ini diketuai oleh Dr. H. Nashirul Haq, Lc, MA, didampingi Sekretaris Jenderal, Ir. Candra Kurnianto, dan Bendahara Umum, Marwan Mujahidin, SE, M. Sust.
Hidayatullah saat ini, telah memiliki 38 Dewan Pengurus Wilayah (setingkat provinsi) dan 425 Dewan Pengurus Daerah (setingkat kabupaten/kota). Dengan demikian Hidayatullah telah memenuhi 100% dari jumlah provinsi di Indonesia dan hampir 83% dari jumlah kabupaten/kota di negeri ini.
Selain itu, Hidayatullah juga memiliki dua organisasi pendukung (orpen), yakni Pemuda Hidayatullah (Pemhida) dan Muslimat Hidayatullah (Mushida).
Adapun program Nasional Hidayatullah, yaitu:
1. Mengelola sekolah Integral Hidayatullah, yang saat ini memiliki 358 sekolah integral, mulai dari Play Group/TK, SD, SMP dan SMA.
2. Mengelola pesantren. Hidayatullah memiliki lebih dari 600 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia.
3. Mengelola Perguruan Tinggi Ikatan Dinas. Saat ini Hidayatullah memiliki 9 perguruan tinggi, di antaranya Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) di Balikpapan, Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman al-Hakim (STAIL) di Surabaya, Sekolah Tinggi Teknologi (STIKMA) di Malang, dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an (STIQ) Ash-Shiddiq di Medan.
4. Gerakan Dakwah Mengajar dan Belajar Al Qur’an. Program ini dilaksanakan di Rumah Qur’an Hidayatullah (RQH) dan Majelis-majelis Qur’an Hidayatullah (MQH) di seluruh Indonesia. Saat ini jumlah RQH ada 1.627.
5. Pengiriman Dai untuk Misi Dakwah. Para dai dikirim ke berbagai pelosok Nusantara, khususnya wilayah pedalaman, daerah tertinggal, daerah minoritas Muslim, bahkan ke luar negeri untuk menjalankan misi dakwah.
Badan usaha dan amal usaha tingkat pusat, yaitu:
1. Sahabat Anak Indonesia (SAI)
2. SAR
3. Baitul Wakaf Hidayatullah
4. Baitul Maal Hidayatullah (BMH)
5. Badan Pengamanan Hidayatullah
6. Badan Keuangan
7. Hidayatullah Institute (HI)
8. Task
9. Islamic Medical Service (IMS)
11. Pos Da’i
12. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
13. Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
14. PT Lentera Jaya Abadi
15. LSH
